Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (3) Permenkumham 17/2018, pengertian Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

Dan di Pasal 3 Permenkumham 17/2018 bahwa pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABU.

Pendiri Persekutuan Perdata ketika proses pengurusan jasa pendirian Persekutuan Perdata telah menyepakati tentang nama, tempat kedudukan, bidang usaha, permodalan dan pengurus serta hal lainnya yang akan dituangkan di dalam Akta Notaris.